Leonardo dengan tegas membantah hipotesis dugaan pasokan meriam OTO Melara 76/62 ke Angkatan Laut Myanmar. Hipotesis ini muncul di sumber-sumber media termasuk Manifesto, Asian Defense Journal, www.janes.com dan lainnya, sama sekali tidak berdasar.
Leonardo, baik langsung maupun tidak langsung melalui perusahaan pihak ketiga, menjual atau pernah menjual meriam OTO Melara 76/62 kepada Angkatan Bersenjata Myanmar. Ini juga termasuk periode sebelum embargo tahun 1996 dan berlakunya undang-undang 185/90.
Leonardo menegaskan kembali hal itu:
- Kontrak yang ditandatangani Leonardo untuk penjualan bahan persenjataan kepada semua pelanggannya, seperti meriam angkatan laut OTO Melara 76/62 dan teknologi lainnya, harus mematuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang 185/90 dan dengan demikian didukung oleh memperoleh Sertifikat Pengguna Akhir dari otoritas pemerintah di negara tempat penjualan dilakukan;
- Leonardo memiliki Perjanjian Lisensi dengan perusahaan BHEL untuk produksi berlisensi meriam 76/62, yang mencakup klausul yang melarang penjualan dan ekspor tanpa izin sebelumnya dari Leonardo dan otoritas Italia yang berwenang. Terkait rumor spesifik pasokan ke Myanmar, BHEL melalui komunikasi resmi tertanggal 9 Januari 2025 menegaskan pihaknya tidak pernah memasok atau mengekspor meriam 76/62 ke Angkatan Laut Myanmar.
Untuk kelengkapan informasi, harap dicatat bahwa Myanmar masuk dalam daftar negara sensitif Leonardo dan, oleh karena itu, tidak ada hipotesis transaksi, termasuk barang sipil, yang dilakukan tanpa verifikasi yang memadai. Kebijakan Kepatuhan Perdagangan Leonardo mengatur kepatuhan penuh terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Leonardo menerapkan kontrol dan pemantauan yang ketat terkait kepatuhan terhadap undang-undang dan ketentuan, dengan program kepatuhan internal yang terus berkembang, untuk segera mengintegrasikan undang-undang dan peraturan pengendalian ekspor serta rezim sanksi.
Perusahaan berhak untuk menerapkan semua tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan reputasinya sehubungan dengan penyebaran informasi tidak berdasar di tempat yang tepat.